Dinamika Konflik Elit di Kutai Kartanegara

Oleh: Wahyudi*

[Ketua Umum PC. PMII Kutai Kartanegara]

“DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menegaskan, tidak bisa bekerjasama lagi dengan Penjabat (Pj) Bupati Sjachrudin. Pernyataan tidak ada harapan “mesra” itu dilontarkan langsung beberapa Anggota Dewan dalam rapat bersama dengan sejumlah pejabat Depdagri dan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/6)”. dprdkutaikartanegara.go.id.

Suasana Kutai Kartanegara semakin memanas pasca demo T3D terkait persoalan honor T3D beberapa hari ini serta demo Perhimpunan Masyarakat Peduli Kutai Kartanegara yang menuntut mundurnya Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Statement politik pun bermunculan dari elit politik dan elit birokrasi di Kutai Kartanegara, saling serang melalui media massa membuat masyarakat Kutai Kartanegara bingung dan kepusingan yang mana benar dan yang mana salah, atau yang mana mesti diikuti dan yang mana mesti dijauhi.

Dahl (1971:24-26), transisi menuju demokrasi yang stabil umumnya didahului oleh bangkitnya dinamika, kompetisi dan konflik di kalangan elite terlebih dahulu. Bila merujuk pada apa yang dikatakan oleh Dahl, maka terjadinya konflik elit di suatu daerah, bisa berdampak pada hal yang positif. Karena dengan terjadinya konflik elit, bisa melahirkan suatu bentuk kompetisi dalam proses demokrasi yang ada. sehingga bisa tercipta keseimbangan atau adanya proses cek and balance pada elit politik atau elit birokrasi yang ada. Namun perlu juga digaris bawahi, bahwa konflik juga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi serta pembangunan di suatu daerah. Karena konflik elit bisa menyebabkan terjadinya instabilitas politik di daerah tersebut.

Gus Iim: PKS Jadi Mainan Baru Amerika

Jakarta, Kutai Kartanegara Comunity
Pengamat politik internasional KH Hasyim Wahid (Gus Iim) menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai politik berbasis Islam yang mulai berkembang di Indonesia hanyalah mainan baru Amerika Serikat.

Dikatakannya, keadaan dunia berubah pasca perang dingin. Dunia menjadi kawasan pasar bebas sehingga dikehendakilah masyarakat yang pro pasar. Sementara kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap terlalu nasionalis untuk bisa menyesuaikan diri dengan pasar bebas. ”Maka dimunculkanlah Islam baru yang namanya PKS, yang lebih sesuai dengan pasar global,” katanya.

Gus Iim berbicara dalam acara refleksi akhir tahun bertajuk NU dalam Konstalasi Politik Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA-PMII di aula gedung PBNU Jakarta, Kamis (18/12).

Gladi Bersih Tari Massal Persiapan MTQ 31 di Kecamatan Muara Kaman

gladi bersih pelatih tari massal mtq 31 di gedung serba guna muara kaman/foto: buyung marajo

Musabaqoh Tilawatil Qur’an ke 31 Sekabupaten kutai kartanegara akan berlangsung pada bulan maret 2009 mendatang,Kecamatan Muara Kaman sebagai tuan rumah berusaha mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin,hal ini terlihat saat gladi bersih tari massal di Gedung Serb Guna Desa Muara Kaman Ilir jumat ( 19/12).

Gladi bersih ini bertujuan untuk melihat kesiapan serta evaluasi terhadap 22 orang pelatih tari yang akan melatih 250 orang lagi untuk tari massal yang bertema “meniti jalan ilahi”,pagelaran tari massal ini terinspirasi dari seni budaya Islami yang masih tumbuh dan berkembang di Kutai Kartanegara umumnya dan Kecamatan Muara Kaman pada khususnya.

H. Misra Budiarto Ax, S.Sos, MM selaku Pimpinan Produksi – Stage Manager Tari Massal “Meniti Jalan Illahi” menjelaskan bahwa kegiatan gladi bersih ini sebagai evaluasi untuk persiapan tari massal MTQ nanti di Muara Kaman,selain itu gladi bersih ini untuk memotivasi 22 orang pelatih yang melatih 250 orang yang akan terlibat dalam tari massal nantinya.

DPRD KUKAR JANGAN LAGI BERPOLEMIK,

MASIH BANYAK PR (TUGAS RUMAH) YANG TERLAMBAT DIKERJAKAN..

Disaat kondisi daerah yang sedang dalam keadaan stagnan seperti sekarang ini, maksud kami stagnan diakibatkan oleh kehilangan pemimpin yang telah melanda daerah ini sejak 2007 kemarin, ternyata tidak membuat sadar beberapa elit politik dan birokrasi di Kutai Kartanegara. DPRD yang semestinya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintahan daerah, seharusnya melakukan upaya pembenahan internal DPRD yang tentunya juga untuk perbaikan daerah ini. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan kondisi hari ini, dimana saya melihat DPRD Kutai Kartanegara hari ini cenderung terlalu asyik “bermain-main” dengan kekuasaan? Seharusnya DPRD hari ini sudah punya langkah kongkrit dan rill, bagaimana evaluasi dan kontrol dari DPRD bisa berjalan dengan baik, bagaimana hari ini serapan anggaran bisa maksimal, itu semua terlupakan oleh DPRD Kukar karena terlalu disibukkan dengan berbagai masalah internal DPRD yang tak kunjung usai. Lihat saja polemik pergantian Ketua DPRD Kukar yang terjadi hari ini, yang cenderung terlalu dipolitisir. Kalau toh DPRD betul-betul ingin perbaikan, ya secepatnya harus dilakukan perbaikan, jangan ditunda-tunda lagi, sehingga tidak terkesan hal ini hanya sebatas permainan belaka. Sudah saatnya rekan-rekan DPRD untuk duduk satu meja menyelesaikan dengan bijaksana terkait polemik yang terjadi di internal DPRD, agar fungsi-fungsi DPRD tersebut bisa secepatnya terlaksana. Kami menghimbau kepada rekan-rekan DPRD, untuk berhentilah berpolemik, masih banyak tugas pokok yang terbengkalaikan oleh rekan-rekan DPRD menyangkut kondisi Kutai Kartanegara hari ini yang sedang dalam keadaan krisis kepemimpinan. Rekan-rekan DPRD perlu mengingat,